PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah dakwah Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran pesantren, di mana seorang yang disebut sebagai kyai, mendidik dan membimbing para santri agar menjadi manusia beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah.[1] Ulama (kyai) yang selama ini dikenal sebagai orang yang ahli ilmu agamanya maupun sebagai pengasuh pondok pesantren yang memiliki banyak santri, banyak di antara mereka yang kini berkecimpung di dunia politik. Selain sebagai pemimpin bagi para santrinya, ulama juga berpartisipasi dalam pemerintahan negara Indonesia.

Berbagai peristiwa dapat terjadi dalam dunia politik, hal yang kelihatannya mustahil terjadi dapat terealisasi dalam dunia politik. Budaya hidup politik sudah menyebar dan ada di berbagai lapisan. Jika tidak ada politik, maka hancurlah pemerintahan.[2] Bagaimana mungkin ada negara tetapi tidak mengenal politik. Sekarang memang politik ada di berbagai bidang, termasuk wilayah dakwah Islam. Contohnya ulama yang terlibat dalam dunia politik praktis. Dakwah tidak lagi dilakukan di lingkungan pesantren tetapi sudah memasuki wilayah politik. Peran ulama dalam politik tentunya memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Oleh karena itu, makalah ini akan menguraikan mengenai peran ulama dalam politik dan dampaknya khususnya bagi perkembangan dakwah Islam.

B.     RUMUSAN MASALAH

    1. Apa pengertian ulama dan politik?
    2. Bagaimana ulama sebagai komunikator politik?
    3. Bagaimana peran ulama dalam dunia politik?
    4. Bagaimana dampak apabila ulama menjadi seorang politisi?

 

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN ULAMA DAN POLITIK

Kata ulama adalah bentuk jama’ dari kata al aliim berarti yang memiliki pengetahuan. Pengertian ulama yang paling ideal adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu membaca alam dan dampak dari bacaannya adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah. Hal ini berarti, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang baik.[3]

Politik[4] dalam bahasa Arab as-Siyasah bagi kaum Muslimin merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan karena politik berkaitan dengan semua bidang dan dimensi kehidupan. Tanpa politik, kita tidak bisa membangun sebuah kehidupan yang adil dan sejahtera. Hukum tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa ada kemauan politik dari semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Saat ini banyak ulama yang terlibat dalam kehidupan politik praktis. Hal ini akan menyebabkan adanya hubungan antara dakwah yang sejak dulu diperjuangkan ulama dengan politik yang sekarang menjadi ladang meraih kekuasaan para ulama. Tetapi dalam praktiknya, dakwah dengan politik ini adalah sebuah persinggungan, yang terkadang saling mengalahkan. Ketika dakwah yang menjadi jalan dan tujuan berlandaskan nilai-nilai kebaikan, keikhlasan, dan kejujuran dimunculkan, maka politik akan menjadi alat dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia tersebut.

Politik bukan tujuan, tetapi alat untuk membangun sebuah kehidupan negara yang bersih, adil, jujur, dan menyejahterakan masyarakat. Politik itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan amanah, kejujuran, dan profesionalitas yang dibangun, maka lahirlah masyarakat Madinah, yaitu masyarakat Islam yang dirasakan keindahan dan kebaikannya oleh seluruh anggota masyarakat Muslim maupun non-Muslim.

Dengan politik yang berlandaskan nilai-nilai tersebut di atas, keadilan hukum dan ekonomi tentu dapat ditegakkan, begitu pula keadilan-keadilan yang lainnya. Tetapi, apabila dakwah dan nilai-nilai Islam hanya dijadikan sebagai cover untuk diterima oleh masyarakat, sementara para politisinya bermain dengan cara-cara yang tidak baik dan kotor, tidak amanah, tidak jujur, tidak bersih, serta menghalalkan segala cara, menjadikan materi sebagai alat untuk mencapai dan mendapatkan kekuasaan maka politik akan mengalahkan dakwah. Politik dan dakwah tidak bisa disatukan dalam kondisi yang demikian. Dakwah bertujuan memperbaiki masyarakat dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik, sementara politik dalam pengertian negatif menghalalkan segala macam cara bertujuan memperkaya diri, melanggengkan kekuasaan, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan lain-lain.[5]

Politik tidak hanya dimengerti secara formal dan kaku, tetapi lebih lugas sebagai daya upaya anggota masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kemaslahatan umum.[6] Dalam hal ini dibutuhkan ulama sebagai sosok pemimpin sekaligus pembimbing umat (masyarakat) untuk mencapai tujuan tersebut melalui politik sebagai alatnya.

B.     ULAMA SEBAGAI KOMUNIKATOR POLITIK

Dalam sejarah Islam, hampir tak pernah dipisahkan keterlibatan kiai, ulama atau tokoh agama dengan politik. Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad adalah negarawan dan politisi ulung. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Nabi Muhammad terlibat hampir di semua lini kehidupan, baik sipil maupun militer.

Meminta kiai kembali ke pesantren, tentu sudah bukan zamannya, meskipun harus tetap ada kiai yang tetap di pesantren sebagai salah satu pilar penjaga moral umatnya. Keterlibatan kiai di dunia politik adalah bagian dari fardlu kifayah. Artinya, seluruh umat Islam ikut menanggung dosa jika tak ada satu pun umatnya yang peduli dengan politik, karena politik adalah bagian dari dinamika kehidupan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Sama halnya, jika seluruh umat Islam terjun di dunia politik, sehingga melupakan tugas dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan, maka seluruh umat Islam ikut terbebani dosa.[7]

Selain itu, sepanjang sejarah perpolitikan bangsa, ternyata tidak pernah sepi dari kiprah para ulama di dalamnya. kita pun banyak mengenal partai politik yang berbasis ulama dan santri, sebut saja misalnya Partai Masyumi dan partai NU (di masa orde lama), Partai Persatuan Pembangunan (di masa orde baru), Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (di masa orde Reformasi), para ulama-ulama politisi ini mampu berdiri di atas dua sisi secara bersamaan, dunia dakwah dan politik.[8] Melihat sejarah tersebut ulama memiliki cukup banyak pendukung. Kepemimpinan ulama dalam kancah politik bisa dikategorikan dalam kepemimpinan kharismatik.

Kepemimpinan kharismatik memiliki karakteristik diantaranya terdapat pada diri pemimpin agama atau gerakan sosial, memiliki kelebihan dan keutamaan karena anugerah Tuhan yang dapat menumbuhkan kharisma, dan cenderung memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, rasa percaya diri, pendirian dalam keyakinan, dan cita-citanya.[9] Dari karakteristik tersebut, jelaslah ulama termasuk dalam kategori kharismatik, terutama di kalangan santri dan masyarakat.

Saat ini para politikus negara merasa kesulitan besar untuk bisa dikenal bahkan untuk memiliki citra di mata khalayak.[10] Namun lain halnya ulama, dengan kharismanya sebagai orang yang dihormati dan dijunjung tinggi, ulama akan dengan mudah mendapatkan dukungan publik. Hal ini akan mempermudah jalan ulama menjadi komunikator politik yang memberi pengaruh karena peran kepemimpinan komunikator politik adalah terorganisasi dan membawa implikasi yang penting.

C.    PERAN ULAMA DALAM POLITIK

Sejatinya peran ulama adalah memberi penjelasan kepada umat tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk memperkuat keberadaan umat tidak saja dalam aspek agama, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Selain itu, ulama juga menjadi perantara dalam menjelaskan atau memberi pemahaman tentang apa yang sedang berlangsung di tengah umatnya, sehingga umat akan mendapat informasi yang benar. Posisinya sebagai perantara antara dunia bawah (umat) dengan dunia di luarnya yang membuat ulama disebut sebagai makelar budaya (cultural brokers).

Peran ulama sebagai makelar budaya diakui ketika umat memandang sosok ulama sebagai orang yang mempunyai barakah, blessing. Dalam teoretisasi Max Weber, seseorang yang mempunyai barakah adalah orang yang berkarisma dan suci. Karena karismanya, ulama menempati kedudukan yang tinggi di mata umat. Namun, kedududukan yang tinggi ini pula yang menyebabkan ulama menjadi rebutan berbagai kepentingan, termasuk partai politik. Ketika ulama ter(di)goda dalam urusan politik, mereka tidak lagi dapat dikatakan sebagai makelar budaya, tetapi berubah fungsinya menjadi makelar politik (political brokers). Pergeseran peran ulama dari makelar budaya menjadi makelar politik sudah lama terjadi. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaaan, kiai atau ulama pemimpin pesantren bergabung membentuk partai politik bernama Masyumi. Masyumi adalah partai Islam yang sangat berpengaruh yang para pengurusnya berasal dari Islam tradisional dan Islam modernis. Pada tahun 1950-an Masyumi adalah salah satu dari empat partai terbesar di tingkat nasional. Namun karena pengurus Masyumi didominasi Islam modernis, menyebabkan kalangan ulama tersingkir. Terpinggirkannya ulama menimbulkan konflik politik yang berujung keluarnya kalangan Islam tradisional dari Masyumi. Kalangan Islam tradisional (ulama) mendirikan partai sendiri bernama Nahdhatul Ulama. Secara sosiopolitik adanya dua partai Islam, Masyumi dan NU, semakin membelah suara umat. Masyumi yang modernis sebagian besar pengikutnya di luar Jawa, sedangkan NU yang dikuasai Islam tradisional pengikutnya berada di Jawa. [11]

Selain itu, ulama juga berperan membentuk karakter masyarakat dengan citra. Seorang ulama ini mempunyai kewajiban untuk merubah masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.[12] Bagaimanapun politik adalah realitas dalam kehidupan manusia. Ulama harus masuk dalam realitas itu untuk kemudian menjadi panutan bagaimana membangun praktik politik yang berkeadilan dan beradab. Para ulama yang bergelut di dunia politik harus dapat menyeimbangkan antara kegiatan politik dengan kegiatan dakwah. Mereka harus dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, di satu sisi ulama terlibat aktif dalam ranah politik praktis, tetapi juga bisa meminimalisir pengaruh negatif (politik praktis) seandainya timbul praktik-praktik politik yang distortif yang dilakukan oleh para ulama yang berkiprah dalam tataran strategi-taktik (politik).[13]

D.    DAMPAK ULAMA MENJADI POLITISI

Kyai atau ulama yang menjadi politisi, lebih banyak yang mengorbankan pesantrennya daripada institusi partai. Terbukti dengan kesibukan mereka di partai, perhatiannya terhadap pesantren akan semakin berkurang. Meski tidak semua kyai begitu, namun kegiatan partai telah banyak menguras waktu dan tenaga. Implikasinya, pesantren menjadi tanggung jawab nomor dua setelah partai. Alasannya, di Pesantren ada Ustadz atau santri senior. Padahal, sepeduli apapun ustadz atau santri senior terhadap santri junior pasti akan kalah pengaruhnya dibanding kharisma kyai sebagai pengasuh.

Menurut Dr. H. Fadlil Munawwar Manshur, M.S., kyai terjun dalam dunia politik memiliki dampak positif,  yakni terbuka lebar akses insfrastruktur politik dan ekonomi sehingga akan memudahkan pesantren dalam memperluas jaringan kerja sama dengan pihak luar, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain dampak positif tersebut, keterlibatan ulama dalam dunia politik praktis juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin dirasakan pesantren adalah kegamangan dan kehilangan pegangan para santri dan masyarakat pendukungnya apabila sebuah pesantren (termasuk kyai/ulama) terlalu jauh terjun dalam politik praktis. Kekhawatiran ini beralasan karena bagaimanapun pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diharapkan umat agar pesantren menjadi pusat keunggulan dalam kajian ilmu-ilmu agama Islam berbasis akhlaqul-karimah.[14] Ulama yang terlibat dalam politik praktis, ada juga yang memang berniat menjadikan politik sebagai jalur ibadah dan pengabdian kepada umat. Tokoh seperti Muhamad Natsir, Kasman Singodimedjo, serta Buya Hamka, betul-betul menjadikan politik sebagai jalur untuk mewujudkan aspirasi umat dan menentang segala bentuk penindasan dan kediktatoran.[15]

Dengan demikian, secara teologis, masyarakat luas memiliki kesempatan untuk menilai apakah seorang kiai patut menjadi politisi atau tidak. Dan jika syarat formalnya patut, seberapa jauh konstribusinya terhadap Islam dan umatnya. Jika tidak signifikan, sebaiknya kiai menghindar dari jeratan politik. Asal etikanya baik dan tidak melupakan umat, silakan kiai berpolitik.[16]

E.     KESIMPULAN

Salah satu peran ulama adalah memberi penjelasan kepada umat tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk memperkuat keberadaan umat tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Posisinya sebagai perantara antara dunia bawah (umat) dengan dunia di luarnya yang membuat ulama disebut sebagai makelar budaya (cultural brokers).

Para ulama sekaligus sebagai politisi harus dapat menyeimbangkan antara kegiatan politik dengan kegiatan dakwah. Mereka harus dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, di satu sisi ulama terlibat aktif dalam ranah politik praktis, tetapi juga bisa meminimalisir pengaruh negatif yang mungkin timbul. Di luar semua itu, kepentingan dakwah Islam tetap harus menjadi orientasi utama bagi para ulama yang menjadi politisi. Sekali lagi, politik hanyalah sebagai alat untuk mencapai keberhasilan dakwah di jalan Allah.


[1] http://lib.uin-malang.ac.id/fullchapter/00110040.pdf diakses tanggal 10 April 2011 pkl. 14.20 WIB

[3]Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal 27-30.

[4]politik adalah kegiatan rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas [walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu, ketaatan semu, dan loyalitas semu. (http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2112294-politik-tokoh-agama-tokoh-agama/ diakses tanggal 11 April 2011 pkl. 20.15 WIB)

[5] http://abuhilya.multiply.com/journal/item/105 diakses tanggal 12 April 2011 pkl. 19.25 WIB

[6] Ali Maschan Moesa, Kiai & Politik Dalam Wacana Civil Society, (Surabaya : LEPKISS, 1999), hal x.

[7] http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/06/kha2.htm diakses tanggal 11 April 2011 pkl. 20.37 WIB

[9] Rachmat Ramadhana al-Banjari, Prophetic Leadership, (Yogyakarta : DIVA Press, 2008), hal 104.

[10] Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal 53.

[13]http://jurnalparlemenonline.wordpress.com/2010/01/09/islam-6/ diakses tanggal 11 April 2011 pkl. 21.05 WIB

[15] http://mufazi881.blogspot.com/2010/06/ulama-dan-politik-praktis.html diakses tanggal 12 April 2011 pkl. 20.08 WIB